Evaluasi BUMNag Panampuang Saiyo 2025: Musyawarah Nagari Melahirkan Langkah Perbaikan Nyata

Musna Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo, 30 juni 2026
Musna Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo, 30 juni 2026

Panampuang - TPP Agam : Sebuah musyawarah yang baik bukan hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga melahirkan kesadaran bersama untuk berubah. Semangat itulah yang terasa dalam Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Keuangan BUMNag Panampuang Saiyo Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Kantor Wali Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek yang diwakili Nina Suhernita, A.Md selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Wali Nagari Panampuang Etriwarmon, S.Pd, Ketua Bamus H. Sofyan, S.Pd beserta anggota, Tim Pendamping Profesional Kecamatan Ampek Angkek yang dihadiri Indra Nofiardi dan Surya Putra, pengurus dan pengawas BUMNag Panampuang Saiyo, wali jorong, perangkat nagari, ketua lembaga nagari, serta tokoh masyarakat.

Bagi TPP Agam, musyawarah ini menjadi contoh bahwa pendampingan desa tidak hanya hadir saat merancang program, tetapi juga memastikan setiap proses evaluasi berjalan terbuka, partisipatif, dan menghasilkan langkah nyata untuk perbaikan tata kelola BUMNag.

Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Keuangan BUMNag Panampuang Saiyo Tahun 2025 Menjadi Ruang Evaluasi Bersama

Ketua Bamus Panampuang, H. Sofyan, S.Pd, saat membuka jalannya musyawarah menyampaikan bahwa agenda utama hari itu bukan hanya mendengarkan laporan keuangan.

"Hari ini kita membahas laporan pertanggungjawaban keuangan, mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan, sekaligus melihat apa saja yang perlu diperbaiki agar BUMNag dapat berkembang lebih baik."

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa forum Musyawarah Nagari memiliki fungsi strategis sebagai ruang pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan BUMNag. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi fondasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap usaha milik nagari.

Penyampaian Ketua Bamus Angkek dalam Musna Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo
Penyampaian Ketua Bamus, H. Sofyan, S.Pd dalam Musna Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo

Dalam praktik pendampingan, forum seperti ini juga menjadi media belajar bersama. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu hari, tetapi seluruh persoalan harus dibuka secara jujur agar dapat dicari solusi secara kolektif.

Momentum Memperbaiki Tata Kelola BUMNag Sesuai Regulasi

Dalam sambutannya, Wali Nagari Panampuang Etriwarmon, S.Pd mengingatkan bahwa musyawarah ini merupakan Musyawarah Nagari pertanggungjawaban kedua sejak berdirinya BUMNag Panampuang Saiyo.

Beliau mengakui bahwa pelaksanaan musyawarah tahun ini masih terlambat dibandingkan ketentuan yang berlaku.

"Ke depan pelaksanaan Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban harus menjadi perhatian bersama. Idealnya dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tutup buku sebagaimana diatur dalam regulasi."

Pesan tersebut bukan sekadar mengingatkan tentang jadwal, tetapi juga menunjukkan pentingnya disiplin tata kelola. Semakin cepat laporan dipertanggungjawabkan, semakin cepat pula langkah perbaikan dapat dirumuskan untuk tahun berjalan.

Bagi pendamping desa, hal ini menjadi pembelajaran bahwa penguatan kelembagaan BUMNag tidak hanya berbicara mengenai peningkatan usaha, tetapi juga kepatuhan terhadap tata kelola yang baik.

Baca Juga : Fasilitasi Persiapan Musna Pertanggungjawaban BUMNag Panampuang Saiyo, Belajar Membangun Tata Kelola Usaha Nagari yang Sehat

Harapan agar BUMNag Menjadi Lokomotor Perekonomian Nagari

Mewakili Camat Ampek Angkek, Nina Suhernita, A.Md menyampaikan harapan agar BUMNag benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

Penyampaian Camat Ampek Angkek dalam Musna Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo
Penyampaian Camat Ampek Angkek, diwakili ibu Nina Suhernita dalam Musna Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2025 BUMNag Panampuang Saiyo

Menurutnya, keberadaan BUMNag harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Nagari (PAN).

"BUMNag diharapkan mampu menjadi lokomotor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan."

Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan BUMNag tidak hanya diukur dari laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang mampu diciptakan bagi masyarakat nagari.

Diskusi Terbuka Mengungkap Tantangan Nyata Pengelolaan BUMNag

Salah satu bagian yang paling menarik dalam Musyawarah Nagari adalah sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Bamus.

Seluruh peserta diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun saran terhadap pengelolaan BUMNag Panampuang Saiyo.

Dalam sesi ini, pengurus dan pengawas BUMNag memaparkan kondisi usaha selama tahun 2025 secara terbuka.

Terungkap bahwa masih terdapat sejumlah barang jadi yang sulit dipasarkan, seperti jilbab, baju koko, mukena, dan berbagai produk lainnya. Sebagian besar barang tersebut merupakan kelanjutan dari unit usaha yang telah ada sebelum BUMNag berdiri.

Selain desain produk yang sudah tidak mengikuti perkembangan pasar, kualitas bahan dinilai kurang mampu bersaing sehingga stok terus menumpuk di Galeri BUMNag.

Di sisi lain, sejumlah peralatan usaha yang dimiliki juga belum dimanfaatkan secara optimal sehingga aset belum mampu menghasilkan nilai tambah sebagaimana yang diharapkan.

Keterbukaan menyampaikan kondisi tersebut justru menjadi kekuatan musyawarah. Tidak ada upaya menutupi persoalan, melainkan membangun kesadaran bahwa perubahan hanya dapat dimulai ketika masalah dikenali secara jujur.

Baca Juga : Musna Khusus Pertanggungjawaban Keuangan BUMNag Sukatan Nagari Batu Taba, Menata Langkah Menuju BUMNag yang Lebih Sehat

Dari Kritik Menjadi Rencana Aksi Perbaikan

Menariknya, sebagian besar peserta tidak berhenti pada kritik.

Banyak usulan yang justru mengarah pada solusi konkret agar BUMNag segera bangkit.

Beberapa peserta mendorong agar pengurus segera menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang realistis dan dapat langsung dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara berpikir masyarakat. Musyawarah bukan lagi sekadar forum menyampaikan keluhan, tetapi menjadi ruang kolaborasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan bersama.

Dalam praktik pendampingan, kondisi seperti ini merupakan indikator bahwa partisipasi masyarakat mulai tumbuh. Pendamping hanya memfasilitasi proses agar dialog berjalan sehat, sementara keputusan tetap berada di tangan pemerintah nagari, Bamus, dan masyarakat.

Praktik Baik: Keputusan Musyawarah Berorientasi Solusi

Musyawarah akhirnya menghasilkan beberapa keputusan penting yang dapat menjadi pembelajaran bagi nagari lain.

Pertama, seluruh peserta menyepakati menerima laporan pertanggungjawaban keuangan BUMNag Panampuang Saiyo Tahun 2025.

Namun penerimaan laporan tersebut disertai sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti.

Pengurus diberikan kewenangan untuk melakukan inventarisasi terhadap barang yang sudah tidak layak dipasarkan. Barang-barang tersebut nantinya akan dilelang sesuai mekanisme yang disepakati agar tidak terus menjadi stok mati yang membebani BUMNag.

Selain itu, musyawarah juga merekomendasikan agar BUMNag segera mencari team leader marketing yang memiliki kemampuan pemasaran digital sehingga produk-produk yang masih potensial dapat dipasarkan melalui strategi yang lebih modern.

Keputusan lainnya adalah mendorong optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan. Musyawarah mengusulkan agar BUMNag membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak sehingga aset yang selama ini belum produktif dapat menghasilkan pendapatan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Keputusan-keputusan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi langsung diarahkan menjadi langkah strategis yang terukur.

Belajar dari Praktik Pendampingan Nagari

Pendampingan dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah BUMNag tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, keberanian melakukan evaluasi, dan kemampuan seluruh pihak untuk duduk bersama mencari solusi.

Musyawarah Nagari menjadi ruang belajar yang mempertemukan pemerintah nagari, Bamus, pengurus, pengawas, lembaga nagari, dan masyarakat dalam semangat yang sama, yaitu memperkuat BUMNag agar mampu tumbuh lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Sebagai pendamping, peran yang dijalankan bukan mengambil keputusan, melainkan memastikan proses berjalan partisipatif, setiap suara mendapat ruang, dan seluruh keputusan disusun berdasarkan musyawarah.

Inilah esensi pemberdayaan. Ketika masyarakat, pemerintah nagari, dan pengelola BUMNag mampu bersama-sama mengakui kekurangan, merumuskan solusi, serta berkomitmen memperbaiki kinerja, maka sesungguhnya proses pembangunan kelembagaan sedang berlangsung.

Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Keuangan BUMNag Panampuang Saiyo Tahun 2025 akhirnya ditutup dengan semangat kebersamaan. Seluruh peserta memberikan dukungan kepada pengurus untuk segera melakukan pembenahan melalui Rencana Kerja Tindak Lanjut yang telah disepakati. Harapannya sederhana namun penting: BUMNag Panampuang Saiyo tidak hanya mampu bertahan, tetapi terus bertransformasi menjadi lembaga ekonomi nagari yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat. Itulah pembelajaran berharga dari praktik pendampingan hari ini—bahwa perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk mengevaluasi diri dan kemauan untuk bergerak bersama.

 

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Nagari

*Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Nagari: Perlu Kolaborasi Kelompok Tani untuk Pengusulan dan Pembuatan Proposal Kegiatan Pembangunan Sapras Pertanian*

Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu menjadi ruang bertemunya harapan, kebutuhan, dan komitmen bersama dalam Fasilitasi Pendampingan Musyawarah Nagari Penyusunan RKPNag 2027 dan Daftar Usulan RKPNag 2028.

Sejak pembukaan oleh Camat Banuhampu, suasana musyawarah menggambarkan semangat bahwa pembangunan nagari tidak dapat berjalan sendiri. Ia membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, kelompok tani, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sesi arahan teknis, ditekankan bahwa penyusunan RKP Nagari bukan sekadar menyusun daftar kegiatan. Lebih dari itu, proses ini merupakan upaya menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan berbagai sumber pendanaan melalui kolaborasi Pentahelix/Oktahelix, sehingga pembangunan nagari memiliki peluang lebih besar untuk diwujudkan.

Ketika hasil musyawarah dari tiga jorong—Sungai Tanang Gadang, Sungai Tanang Ketek, dan Pandan Gadang_dipresentasikan, berbagai persoalan nyata muncul ke permukaan.

Salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan pembangunan dam drainase di kawasan pertanian produktif Jorong Sungai Tanang Ketek. Dampak bencana galodo pada akhir tahun 2025 masih dirasakan hingga kini. Kerusakan infrastruktur tersebut mengganggu aktivitas para petani padi dan menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Di sektor pertanian, fakta lain juga mengemuka. Dalam daftar usulan tahun sebelumnya terdapat 13 kebutuhan pembangunan irigasi yang tersebar di tiga jorong. Namun kebutuhan yang besar tersebut belum diiringi dengan koordinasi yang kuat di tingkat kelompok tani. Musyawarah kelompok masih belum rutin dilakukan sehingga berbagai kebutuhan belum terdokumentasi secara optimal. Ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), pemerintah nagari, hingga pemerintah daerah dan pusat untuk menyusun proposal yang dapat diakses melalui program pengairan, pertanian, maupun program ketahanan pangan seperti Optimalisasi Lahan (Oplah).

Musyawarah juga menyoroti kondisi BUMNag Sungai Tanang. Sejak penyelesaian permasalahan pada tahun 2024, hingga kini pengurus definitif belum terbentuk. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, termasuk asesmen dan pelatihan bagi calon pengurus yang potensial. Namun setelah pelatihan, belum ada masyarakat yang bersedia mengemban amanah tersebut.

Akibatnya, saat ini hanya satu unit usaha yang masih berjalan, yaitu layanan air bersih yang bermitra dengan PDAM Tirta Jam Gadang Bukittinggi. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan penyertaan modal BUMNag Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 56.025.000 menjadi SILPA apabila hingga Triwulan III pengurus belum berhasil dipilih dan ditetapkan.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi salah satu program penguatan ekonomi masyarakat nagari.

Seluruh aspirasi tersebut kemudian dibahas melalui diskusi kelompok berdasarkan lima bidang, yaitu pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Setelah itu, forum menyusun daftar usulan RKPNag 2028 serta memilih dan menetapkan Tim Penyusun RKPNag 2027 dan Tim Verifikasi Nagari.



Hasil musyawarah kemudian diselaraskan dengan arah pembangunan Kabupaten Agam. Sejumlah usulan memiliki keterkaitan langsung dengan Misi I Agam Madani melalui Gerakan Nagari Madani, Misi V Agam Sejahtera melalui dukungan program pertanian berupa dua titik Jalan Usaha Tani dan satu titik irigasi dalam program Oplah, serta Misi III Agam Cerdas melalui dukungan beasiswa bagi anak berprestasi dan keluarga kurang mampu.

Musyawarah tidak berhenti pada kesepakatan. Forum juga menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai komitmen bersama, meliputi penerbitan SK Tim Penyusun RKPNag 2027 dan SK Tim Verifikasi, pelaksanaan rapat awal Tim Penyusun, penyusunan jadwal pengajuan proposal sarana-prasarana maupun non-sarana-prasarana, koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan untuk konsolidasi kelompok tani dalam penyusunan proposal ketahanan pangan, hingga penjadwalan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.

Pada akhirnya, Musyawarah Nagari ini mengajarkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang anggaran atau proyek fisik. Pembangunan dimulai dari kemauan untuk duduk bersama, mendengarkan setiap suara, menyepakati prioritas, serta membangun kolaborasi agar setiap rencana benar-benar dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Tanang.

30 Juni 2026

Create by: Erni Novitri

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Agam.


 

Hikmah dari Bencana 2025

29 Juni 2026

Hikmah dari Bencana 2025: Perencanaan yang ProAktif dari Komitmen Tokoh Masyarakat serta Anak Nagari Malalak Utara.






Senin Pagi mesjid Nurul Huda Jorong Sigiran kembali menjadi ruang berkumpulnya berbagai unsur masyarakat. Pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, lembaga nagari, hingga perwakilan dari empat jorong hadir dengan satu tujuan yang sama: menyusun arah pembangunan melalui Musyawarah Nagari (Musna) RKP Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Nagari Tahun 2028.

Musyawarah dibuka secara resmi oleh Camat Malalak. Pembukaan tersebut menjadi penanda dimulainya sebuah proses penting, bukan sekadar menyusun daftar kegiatan, tetapi merumuskan masa depan Nagari Malalak Utara secara partisipatif.

Dalam sesi arahan teknis, Erni Novitri TAPM Kabupaten Agam menyampaikan mekanisme penyusunan RKP Nagari, output yang harus dihasilkan, sekaligus menawarkan pendekatan kolaborasi Oktahelix sebagai solusi untuk memperkuat sumber pendanaan, kemitraan, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, sebelum berbicara mengenai program, forum terlebih dahulu dihadapkan pada realitas yang sedang dihadapi masyarakat.

Bencana alam yang melanda pada tahun 2026 masih meninggalkan pekerjaan rumah yang besar. Kebutuhan air bersih menjadi persoalan utama yang dirasakan hampir di seluruh jorong. Di sisi lain, rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih belum dapat diwujudkan karena lahan yang akan digunakan masih belum tersedia.

Sektor pertanian pun belum sepenuhnya pulih. Banyak sawah dan ladang masyarakat masih dipenuhi batu-batu galodo sehingga belum bisa kembali diolah secara optimal. Kondisi ini tentu berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Di bidang ekonomi, Pasar Campago juga menjadi perhatian. Potensi pasar yang sebenarnya cukup baik belum dimanfaatkan secara maksimal karena aktivitas perdagangan masih tersebar pada berbagai pasar lokal dan pasar kaget.

Selanjutnya, wali jorong  dan perwakilan dari empat jorong—Siaran, Salimpaung, Koto Andaleh, dan Campago—menyampaikan hasil musyawarah masing-masing wilayah. Berbagai lembaga nagari juga diberikan ruang untuk mempresentasikan kebutuhan dan usulan program sesuai bidang tugasnya.

Juga Kepala UPTD tingkat Kecamatan: Puskesmas, Pembina KB, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Pendidikan diwakili oleh Kepala Sekolah SD 01, SD 07 dan SD 08 turut menyampaikan kegiatan yang akan realisasi 2026. Dan  mempresentasekan Program Kerja Dinas/Instansi mereka untuk 2027. Yg telah menjadi bagian RKPD Kab Agam. Sekaligus kebutuhan untuk 2028.

Seluruh usulan kemudian dibahas secara bertahap berdasarkan lima bidang pembangunan, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak. 


Forum juga membahas dan memilah Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak berkewenangan Desa untuk masuk melalui jalur Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2028 sebagai langkah awal perencanaan berjemjang berikutnya.

Agenda penutup yang  juga penting dalam musyawarah adalah pemilihan dan penetapan Tim Penyusun RKP Nagari Tahun 2027 serta Tim Verifikasi Nagari Tahun 2027, yang nantinya akan mengawal seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan hingga selesai.

TAPM dan  Camat memperkuat informasi perencanaan pembangunan untuk penyelarasan dengan arah pembangunan Kabupaten Agam, berbagai usulan nagari dipastikan mendukung visi pembangunan daerah.

Pada Misi I: Agam Madani, direncanakan pengembangan Nagari Creative Hub yang berpusat di Masjid Darul Ijtihad, Jorong Campago, sebagai ruang kolaborasi dan pengembangan potensi masyarakat.

Pada Misi V: Agam Sejahtera, diusulkan berbagai kegiatan pemulihan pascabencana melalui program R3P yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD), meliputi pembangunan dua jembatan di Sigiran dan Salimpaung, peningkatan Jalan Malalak Ulu Banda (R16.001), pengelolaan persampahan, serta rehabilitasi Daerah Irigasi Sigiran yang mencakup Banda Gadang dan Banda Ketek.

Sementara itu, pada Misi III: Agam Cerdas, perhatian diberikan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi anak-anak berprestasi dan keluarga kurang mampu.

Musyawarah tidak berhenti pada penetapan usulan. Forum juga menyepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), yaitu penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi, pelaksanaan rapat awal Tim Penyusun untuk menyusun draft RKP Nagari, penyusunan jadwal pengajuan proposal sarana-prasarana maupun non-sarana-prasarana, hingga penjadwalan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.

Pada akhirnya, Musyawarah Nagari bukan sekadar forum tahunan untuk menyusun dokumen perencanaan. Lebih dari itu, musyawarah menjadi ruang bersama untuk menyatukan harapan, menyelesaikan persoalan, dan membangun komitmen agar setiap langkah pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Semoga seluruh hasil musyawarah ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya Nagari Malalak Utara yang semakin maju, tangguh, dan sejahtera.

Create by:
Erni Novitri
TAPM Kabupaten Agam


 

Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa

 25 Juni 2026.


Fasilitasi Pendampingan Musna RKPnag 2027 dan DU RKPNag 2028 Nagari  Nan Tujuah Kecamatan Palupuh.

Proses:

1. Ceremony Pembukaan Musna RKPNag 2027 Camat Palupuh.

2. Arahan Teknis dan Out Put Musna RKPnag 2027 dan DU RKPNag 2028 serta Solusi Kolaborasi OKTAHELIX untuk sumber pendanaan dan alih teknologi informasi pembangunan dan pemberdayaan oleh TAPM.

3. Pembahasan Prioritas per bidang dikelompok diskusi

a. Bidang Pemerintahan

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Bencana Darurat Mendesak

4. Pembahasan DU RKP 2028 nagari 

5. Sidang Pleno Hasil Diskusi Kelompok Bidang

6. Pembahasan Prioritas Perbidang sekaligus Prioritas Nagari

7. Pemilihan dan Penetapan Tim Penyusun RKPnag 2027

8.Pemilihan dan Penetapan Tim Verifikasi Nagari 2027


Hasil Musna RKPNag Nan Tujuah 2027

1. Disepakati RKP Nag 2027 merujuk pada hasil Musna RKPnag 2026 lalu.

2. Arahan untuk Tim Penyusun RKPnag 2027 pencermatan detail RKPD Kab Agam 2026 dan rancangan RKPDKab Agam 2027 

3. Konsolidasi dg TPP Kecamatan Palupuh

Hasil Penyelarasan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam:

1. Misi I : Agam Madani : Nagari Creatife Hub di mesjid Al Abrar Jorong Halaban

2. Misi V Agam Sejahtera: TMN Tentara Masuk Nagari 2026 di Jorong Lariang menuju Kampung Melayu (Pasar Kumpulan), Pengerasan Jalan 2 km. Mempersingkat Jalur Masyarakat ke lahan pertanian dan ke jalur poros ekonomi. Yang sebelumnya Dari Lariang_Siamaung Hilia_Siamuang Mudiak_Manggis_Pasar Kumpulan. 

3. Misi III Agam Cerdas: Pelatihan Rencana Keuangan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.


RKTL Paska Musna RKPNag 2027:

1. SK Tim Penyusun RKPNag 2027

2. SK Tim Verifikasi 2027

3. Rapat Tim Penyusun untuk Draft dan RKTL Tim Pemyusun

4. Jadwal pembuatan Proposal dan Batas Akhir Penyerahan Proposal sapras dan Non Sapras ke Ketua Tim Penyusun

5. Jadwal Verifikasi  Dokumen dan Verifikasi Lapangan


 

Monitoring Pembangunan Jamban Sehat Nagari Balai Gurah: Menjaga Kualitas, Memastikan Manfaat

Monitoring Pembangunan Jamban Sehat di Nagari Balai Gurah
Monitoring Pembangunan Jamban Sehat di Nagari Balai Gurah

Dari Sebuah Jamban, Dimulai Perubahan Kualitas Hidup Keluarga

Nagari Balai Gurah - TPP Agam : Bagi sebagian orang, keberadaan jamban sehat mungkin dianggap sebagai fasilitas biasa. Namun bagi sebagian masyarakat desa, terutama keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses sanitasi, jamban sehat merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan keluarga.

Hal inilah yang menjadi fokus dalam kegiatan Monitoring Intervensi Kesehatan Lingkungan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 19 Juni 2026 di Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Nagari Balai Gurah, Linda Susanti, Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Puskesmas Ampek Angkek, serta Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra.

Monitoring dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah-rumah penerima manfaat guna memastikan pembangunan WC atau Jamban Sehat telah dilaksanakan sesuai standar teknis, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program ini merupakan bantuan pembangunan jamban sehat bagi 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didanai melalui bantuan sebesar Rp100 juta dari aspirasi Anggota DPR RI, Ade Rizki Pratama, SE.

Namun lebih dari sekadar mengecek bangunan fisik, kegiatan monitoring ini menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana sebuah program sanitasi dapat dikelola secara baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Monitoring Pembangunan Jamban Sehat Tidak Hanya Menghitung Bangunan

Saat tim monitoring memasuki rumah demi rumah penerima manfaat, yang dilihat bukan hanya dinding, lantai, atau kloset yang terpasang.

Tim memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setiap lokasi juga diberikan penanda sebagai bagian dari administrasi dan identifikasi program.

Dari hasil kunjungan lapangan, sebanyak 13 unit jamban telah selesai dibangun dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, dua unit lainnya masih berada pada tahap finishing akhir dan membutuhkan penyelesaian kecil sebelum dapat digunakan secara optimal.

Temuan lain yang menarik adalah adanya satu unit jamban yang pemasangan klosetnya belum sesuai karena posisi kloset menghadap langsung ke arah pintu. Meskipun secara fungsi dapat digunakan, kondisi tersebut dinilai kurang tepat dari sisi kenyamanan dan tata letak bangunan.

Temuan ini langsung disampaikan kepada pelaksana kegiatan dan penerima manfaat agar segera dilakukan perbaikan.

Suasana Monitoring Pembangunan Jamban Sehat di Nagari Balai Gurah
Suasana Monitoring Pembangunan Jamban Sehat di Nagari Balai Gurah

Di sinilah pentingnya monitoring. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kualitas hasil pembangunan benar-benar memenuhi standar dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga : Setiap Meter Diperiksa Bersama: Belajar dari Monitoring Rehab Irigasi PPIP Pakan Ladang Nagari Ampang Gadang

Praktik Baik: Bantuan Pemerintah Bertemu Swadaya Masyarakat

Salah satu pembelajaran penting dari kegiatan ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diterima.

Di beberapa lokasi penerima manfaat, masyarakat turut berpartisipasi melalui swadaya untuk melengkapi atau menyempurnakan pembangunan jamban yang dilakukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan.

TPP Kecamatan Ampek Angkek, Surya Putra, menyampaikan bahwa program ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat.

"Pembangunan WC sehat ini sangat membantu mengatasi persoalan sanitasi masyarakat Balai Gurah. Namun memang dana yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan di setiap lokasi sehingga masih diperlukan swadaya dari masyarakat," ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan realitas yang sering ditemui dalam pembangunan desa. Keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan harus berhenti. Justru kolaborasi antara bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program.

Baca Juga : Pembangunan Desa: Antara Program Pemerintah dan Kekuatan Masyarakat

Sanitasi Bukan Sekadar Infrastruktur, Tetapi Investasi Kesehatan

Dalam berbagai program pembangunan desa, sanitasi sering kali dianggap sebagai urusan teknis semata.

Padahal, sanitasi memiliki hubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, kualitas lingkungan, hingga produktivitas keluarga.

Keberadaan jamban sehat dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi tumbuh kembang anak-anak.

Sekretaris Nagari Balai Gurah, Linda Susanti, berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

"Kami berharap jamban yang telah dibangun ini benar-benar digunakan dan dipelihara dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh keluarga penerima manfaat."

Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak berhenti ketika bangunan selesai dikerjakan. Pemanfaatan dan pemeliharaan merupakan bagian yang sama pentingnya.

Baca Juga : Kepala Desa: Pemimpin Lokal yang Menentukan Masa Depan Desa

Peran Pendamping dalam Menjaga Akuntabilitas Program

Dalam kegiatan ini, pendamping tidak berperan sebagai pelaksana pembangunan maupun pengambil keputusan.

Peran utama pendamping adalah memfasilitasi proses, melakukan monitoring, membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, serta mendorong terbangunnya tata kelola yang baik.

Melalui monitoring lapangan, pendamping membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada penerima yang tepat, pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, dan setiap temuan lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Praktik seperti ini penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Baca Juga : Mengapa Infrastruktur Masih Menjadi Usulan Favorit?

Belajar dari Balai Gurah

Monitoring pembangunan jamban sehat di Nagari Balai Gurah memberikan pelajaran sederhana tetapi penting. Program yang baik bukan hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Kehadiran pemerintah nagari, TPK, masyarakat, dan pendamping dalam satu proses pengawasan menunjukkan bahwa pembangunan desa yang berkualitas lahir dari kolaborasi berbagai pihak.

Masih ada beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan, seperti penyempurnaan dua unit yang masih tahap finishing dan perbaikan posisi kloset pada salah satu lokasi. Namun secara umum program ini telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan jamban sehat bukan hanya tentang membangun fasilitas sanitasi. Ia adalah investasi kesehatan, bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup warga, sekaligus contoh bahwa pembangunan desa yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dari Balai Gurah, kita belajar bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari hal-hal sederhana yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh.