Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Agam
TPP Agam - Kabupaten Agam : Tanggal 20 Mei 2026 menjadi hari yang terasa berbeda bagi para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Agam. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seluruh pendamping desa dari 16 kecamatan berkumpul dalam satu ruang, satu semangat, dan satu tujuan: memperkuat kerja-kerja pendampingan demi kemajuan nagari.
Bertempat di Aula Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Agam berlangsung hangat, santai, namun penuh makna. Seluruh unsur TPP hadir mulai dari TAPM Kabupaten, Pendamping Desa (PD), hingga Pendamping Lokal Desa (PLD). Di balik canda tawa dan senda gurau yang sesekali pecah di ruangan, tersimpan diskusi serius tentang masa depan pendampingan nagari di Kabupaten Agam.
Kegiatan ini dipandu langsung oleh TPP Kecamatan Banuhampu sebagai tuan rumah yang menyambut seluruh peserta dengan suasana kekeluargaan yang kental. Semangat kebersamaan terasa sejak awal acara dimulai.
Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Agam Dibuka dengan Semangat Kebersamaan
Kegiatan dibuka oleh Koordinator Kabupaten Agam, M. Riza Pahlevi. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa kerja pendampingan bukan sekadar rutinitas administrasi, tetapi sebuah amanah untuk memastikan pembangunan nagari berjalan sesuai arah dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, capaian yang diraih TPP Kabupaten Agam selama ini tidak lahir dari kerja satu atau dua orang saja, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pendamping di lapangan.
“Apa yang diapresiasi banyak pihak terhadap TPP Agam selama ini adalah hasil kerja bersama. Tidak ada yang bekerja sendiri. Semua saling menopang,” ungkap M. Riza Pahlevi di hadapan peserta rapat.
Kalimat tersebut seolah menjadi pengingat bahwa kerja pendamping desa sering kali tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata dirasakan masyarakat.
Baca Juga : Tugas Tenaga Pendamping Profesional Sesuai Kepmendesa Nomor 294 Tahun 2025: Hadir Mendampingi, Menguatkan, dan Membangun Desa dari Akar
Evaluasi Pendampingan Desa dan Penguatan Etika TPP
Materi pertama disampaikan oleh Kasmadi yang menyoroti persoalan Pengaduan dan Penanganan Masalah (PPM). Dalam penyampaiannya, ia mengingatkan pentingnya menjaga etika sebagai pendamping desa, baik dalam komunikasi, pola kerja, maupun sikap di tengah masyarakat.
Menurutnya, tantangan pendampingan saat ini semakin kompleks. Karena itu, TPP harus mampu menjaga profesionalisme dan memahami sistem kerja dengan baik.
“Pendamping harus menjadi contoh. Cara berbicara, bersikap, hingga bagaimana menyelesaikan persoalan di lapangan harus dijaga,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Kasmadi juga menguatkan pentingnya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas (PPK). Setiap TPP dinilai perlu terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar mampu memfasilitasi nagari secara maksimal.
Di tengah dinamika regulasi yang terus berkembang, kemampuan memahami aturan menjadi kebutuhan utama. Salah satu yang turut disoroti adalah pentingnya penatausahaan regulasi nagari agar lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik.
Diskusi ini menjadi refleksi bahwa pendamping desa tidak hanya bekerja mendampingi administrasi, tetapi juga menjadi penghubung antara regulasi dan kebutuhan nyata masyarakat di nagari.
Baca Juga : TPP Kerja Berdampak: Kerja Sunyi Pendamping Desa Mengubah Wajah Desa
Desa Digital dan Pentingnya Website Nagari yang Aktif
Suasana rapat semakin hidup saat Ade Mairawati menyampaikan materi terkait publikasi kerja-kerja pendamping dan pentingnya desa digital.
Ia menilai selama ini banyak kerja baik yang dilakukan nagari maupun TPP, namun belum diketahui luas oleh masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, website nagari harus dihidupkan dan dimanfaatkan sebagai ruang informasi publik.
“Apa yang dilakukan nagari perlu diketahui masyarakat. Keberhasilan nagari jangan hanya diketahui di internal saja,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi penggunaan dana desa menjadi salah satu alasan penting mengapa website nagari harus aktif. Informasi kegiatan, pembangunan, hingga capaian nagari perlu dipublikasikan secara terbuka.
Pesan ini terasa relevan di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Nagari tidak bisa lagi hanya bergerak secara konvensional. Keterbukaan informasi dan dokumentasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Bagi TPP, hal ini sekaligus menjadi tantangan baru untuk terus mendorong nagari beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Baca Juga : Pembangunan Desa: Antara Program Pemerintah dan Kekuatan Masyarakat
Perencanaan Nagari Harus Berbasis Data dan Kebutuhan Warga
Selanjutnya, Erni Novitri membahas tentang pentingnya perencanaan nagari yang dimulai dari data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam paparannya, ia mengingatkan bahwa proses perencanaan tidak boleh dilakukan secara asal ataupun hanya sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Semua harus dimulai dari pendataan yang benar dan musyawarah yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, dana desa harus dikawal agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Jangan memotong proses dan meniadakan proses. Perencanaan harus berjalan sesuai tahapan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas musyawarah di nagari. Sebab dari forum itulah arah pembangunan ditentukan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya tentang besarnya anggaran, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan dengan benar.
Pendamping desa pun memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan tanpa menghilangkan substansi partisipasi masyarakat.
Baca Juga : APBDes: Kunci Membangun Desa yang Transparan dan Tepat Sasaran
BUMNag Menjadi Fokus Pendampingan Tahun 2026
Pembahasan berikutnya disampaikan oleh Wahyu Satria yang mengelaborasi kondisi dan perkembangan BUMNag di Kabupaten Agam.
Saat ini, kata Wahyu, fokus utama pendampingan BUMNag adalah pendaftaran badan hukum dan pemeringkatan BUMNag. Kedua hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan legalitas dan pengembangan usaha nagari ke depan.
Namun di lapangan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi pengurus BUMNag. Karena itu, setiap persoalan diminta dipetakan dan dibuatkan kronologinya agar lebih mudah dicarikan solusi bersama.
“Masalah di lapangan jangan dipendam sendiri. Petakan persoalannya, susun kronologinya, lalu kita cari solusi bersama,” jelas Wahyu Satria.
Diskusi tentang BUMNag menjadi salah satu sesi yang cukup menarik perhatian peserta. Sebab, keberadaan BUMNag kini menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan ekonomi nagari.
TPP diharapkan tidak hanya hadir sebagai pendamping administrasi, tetapi juga mampu menjadi fasilitator dalam pengembangan potensi usaha nagari.
Baca Juga : Penyertaan Modal BUMDes: Strategi Tepat Membangun Ekonomi Desa
Dana Desa Kabupaten Agam Sudah Cair Penuh di 52 Nagari
Pada sesi penutup, M. Riza Pahlevi kembali menyoroti sejumlah agenda penting TPP Kabupaten Agam tahun 2026.
Salah satunya terkait penyusunan laporan pemanfaatan anggaran nagari sesuai APB Nagari tahun 2026 yang menggunakan format tersendiri menyesuaikan kebutuhan data di pusat. Format ini direncanakan mulai efektif diterapkan pada awal Juni mendatang.
Selain itu, ia juga menyampaikan perkembangan pencairan dana desa di Kabupaten Agam.
Dari total 92 nagari yang ada, saat ini dana desa telah cair di 52 nagari. Dengan cairnya anggaran tersebut, nagari diharapkan segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Dana yang sudah cair harus segera diserap untuk kegiatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa percepatan pembangunan nagari harus diiringi dengan kualitas pelaksanaan yang baik.
Baca Juga : Dana Desa 2026: Membaca Tiga Regulasi dan 8 Prioritas Penggunaan Secara Utuh dan Nyambung
Pendampingan Desa Bukan Sekadar Tugas, Tapi Pengabdian
Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Agam kali ini bukan hanya menjadi ruang evaluasi dan penyampaian program kerja. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi tempat memperkuat semangat kebersamaan di antara para pendamping desa.
Di tengah berbagai tantangan yang ada di lapangan, para pendamping tetap hadir mendampingi nagari dengan segala dinamika dan keterbatasan yang ada.
Hari Kebangkitan Nasional yang bertepatan dengan kegiatan ini seakan menjadi simbol bahwa semangat membangun dari nagari tidak boleh padam. Pendampingan desa bukan hanya pekerjaan administratif, tetapi bagian dari pengabdian untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan pembangunan yang adil, tepat, dan bermanfaat.
Dari Aula Nagari Ladang Laweh, semangat itu kembali diteguhkan: bahwa membangun nagari membutuhkan kerja bersama, komunikasi yang kuat, dan komitmen yang terus dijaga dari waktu ke waktu.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
