Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah: Menyusun RKTL untuk Perencanaan yang Lebih Terarah
Nagari Lambah - TPP Agam : Perencanaan pembangunan nagari yang baik tidak lahir hanya dari daftar usulan kegiatan. Di balik dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang berkualitas, terdapat proses diskusi, penyamaan persepsi, pembagian tanggung jawab, hingga komitmen bersama untuk memastikan setiap rencana benar-benar dapat diwujudkan.
Semangat itulah yang tampak dalam Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah yang dilaksanakan pada 8 Juli 2026 di Aula Nagari Lambah. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Nagari, Tim Verifikasi RKP, serta TPP Kecamatan Ampek Angkek sebagai pendamping proses. Pertemuan tidak hanya membahas penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), tetapi juga memperkuat koordinasi antaranggota tim agar proses penyusunan RKP berjalan lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh canda tawa. Namun di balik suasana yang santai tersebut, setiap peserta menunjukkan keseriusan dalam membahas kondisi riil nagari hari ini sebagai dasar merancang pembangunan tahun berikutnya.
Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah Dimulai dengan Menyatukan Persepsi
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Nagari Lambah sekaligus Ketua Tim Penyusun RKP Nagari, Ferri Dharma, yang menegaskan bahwa penyusunan RKP bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi arah pembangunan nagari selama satu tahun ke depan.
"RKP Nagari menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. Karena itu, setiap kegiatan harus disusun dengan baik agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Feri Dharma saat membuka kegiatan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas sebuah perencanaan sangat ditentukan oleh proses penyusunannya. Ketika seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama sejak awal, maka peluang menghasilkan dokumen yang berkualitas akan semakin besar.
Pada sesi awal, peserta mengevaluasi perkembangan penyusunan kegiatan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih perlu diselesaikan. Setiap anggota diberikan kesempatan menyampaikan perkembangan maupun kendala yang dihadapi sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama-sama.
Baca Juga : Nagari Balai Gurah Jadi yang Pertama Bergerak, Langkah Awal Serius Menyusun RKP Nagari 2027
Menyusun RKTL agar Setiap Tahapan Perencanaan Lebih Terarah
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Dokumen ini menjadi panduan kerja yang menjelaskan tahapan penyelesaian dokumen, jadwal pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab pada setiap pekerjaan.
Dalam sesi pendampingan, Surya Putra dari TPP Ampek Angkek menekankan bahwa RKTL merupakan alat sederhana namun sangat penting untuk menjaga ritme penyusunan RKP Nagari.
"RKTL membantu tim bekerja lebih terarah. Setiap pekerjaan memiliki jadwal, ada penanggung jawab yang jelas, dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat dipastikan lengkap sebelum dilakukan verifikasi," jelasnya.
Pendampingan tidak diarahkan untuk mengambil alih pekerjaan tim nagari, melainkan membantu tim menyusun langkah kerja yang realistis. Dengan cara tersebut, proses belajar tetap berada di tangan pemerintah nagari sehingga kapasitas kelembagaan semakin kuat dari waktu ke waktu.
Praktik sederhana seperti menyusun jadwal bersama, menetapkan target penyelesaian, hingga mengecek kelengkapan dokumen ternyata mampu mengurangi potensi keterlambatan pada tahapan berikutnya.
Baca Juga : Menyusun RKP Nagari yang Tepat Sasaran: Praktik Baik Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Nagari Batu Taba
Menetapkan Penanggung Jawab Proposal Teknis dan Nonteknis
Pembahasan kemudian berkembang pada penunjukan penanggung jawab penyusunan proposal kegiatan, baik untuk dokumen teknis maupun nonteknis.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap usulan kegiatan memiliki dokumen pendukung yang memadai. Selama ini, salah satu tantangan yang sering muncul dalam proses perencanaan adalah belum lengkapnya dokumen sehingga membutuhkan perbaikan berulang ketika memasuki tahapan verifikasi.
Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang bertugas melengkapi proposal teknis, ada pula yang menyiapkan dokumen administrasi, data pendukung, maupun persyaratan lainnya.
Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa penyusunan RKP merupakan kerja kolektif. Tidak ada satu orang yang mengerjakan seluruh proses, tetapi setiap anggota berkontribusi sesuai peran masing-masing.
Baca Juga : APBDes: Kunci Membangun Desa yang Transparan dan Tepat Sasaran
Menyesuaikan Program dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat
Dalam arahannya, Wali Nagari Lambah, Fikri Farid, S.Kom, mengingatkan seluruh tim agar tetap berpijak pada kondisi riil nagari.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga kegiatan yang dipilih benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
"Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memastikan kegiatan yang diprioritaskan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata," tegasnya.
Pesan tersebut memperkuat prinsip bahwa perencanaan bukan sekadar menyusun daftar keinginan, tetapi menentukan pilihan terbaik berdasarkan kebutuhan, kemampuan keuangan nagari, serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
Diskusi kemudian berkembang membahas berbagai kondisi terkini di Nagari Lambah. Peserta saling bertukar informasi mengenai perkembangan pembangunan, tantangan pelayanan masyarakat, hingga peluang pemberdayaan yang dapat diperkuat pada tahun mendatang.
Dari proses tersebut, gambaran kondisi nagari menjadi lebih utuh sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga berdasarkan pengalaman lapangan dan masukan dari berbagai pihak.
Baca Juga : RKP Desa: Menentukan Arah Pembangunan Nagari dari Musyawarah Warga
Mengoptimalkan Peran Lembaga Nagari dalam Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu pembelajaran menarik dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran bersama untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai lembaga yang ada di nagari dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
Peserta menyadari bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah nagari. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat, kader, hingga organisasi lokal akan memperkuat efektivitas program sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Pendekatan kolaboratif ini menjadi praktik baik yang layak diterapkan oleh nagari lain. Semakin banyak unsur masyarakat yang dilibatkan sejak tahap perencanaan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pendampingan dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai ruang belajar bersama. Pendamping membantu mengajukan pertanyaan, mengarahkan diskusi, serta memastikan setiap keputusan tetap mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga : Indeks Desa 2026 dan Masa Depan Pembangunan Desa
Refleksi Pendampingan: Perencanaan Berkualitas Dimulai dari Proses yang Berkualitas
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan lanjutan setelah seluruh proposal kegiatan selesai disusun. Tahap berikutnya akan difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum memasuki proses verifikasi.
Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKP bukan pekerjaan yang selesai dalam satu kali rapat. Ia membutuhkan tahapan yang berkesinambungan, komunikasi yang terbuka, serta komitmen seluruh tim untuk menyelesaikan setiap pekerjaan secara bertahap.
Pendampingan yang dilakukan di Nagari Lambah memberikan pembelajaran bahwa kualitas dokumen perencanaan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses di belakangnya. Ketika tim mampu menyusun RKTL, membagi tugas secara jelas, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan berbagai unsur nagari dalam proses perencanaan, maka RKP yang dihasilkan akan menjadi dokumen yang lebih realistis dan mudah diimplementasikan.
Pada akhirnya, perencanaan yang baik bukan hanya menghasilkan dokumen yang lengkap, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Inilah nilai penting yang terus didorong melalui proses pendampingan, agar setiap nagari mampu belajar dari praktiknya sendiri dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar