Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia: Meningkatkan Akurasi Data eHDW untuk Percepatan Penanganan Stunting

bySurya Putra, S.T, M.MJuli 09, 2026

Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia

Meningkatkan Akurasi Data eHDW untuk Percepatan Penanganan Stunting

Batu Taba - TPP Agam : Pendampingan bukan sekadar mengajarkan cara mengisi aplikasi, tetapi membangun pemahaman bahwa data yang akurat adalah fondasi lahirnya kebijakan yang tepat. Itulah semangat yang mengemuka dalam kegiatan Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia yang digelar di Aula Kantor Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Selasa (8/7/2026).

Kegiatan ini mempertemukan Sekretaris Nagari Batu Taba Hendra, S.IP., admin Nagari Batu Taba, admin Nagari Pasia, enam orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Batu Taba, dua orang KPM Nagari Pasia, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek.

Pertemuan tersebut lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Nilai eHDW Scorecard Village kedua nagari masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan kapasitas bagi admin nagari dan KPM agar mampu melakukan pemantauan dan pengkinian data secara benar dan berkelanjutan.

Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia Berawal dari Tantangan Nilai eHDW

Membuka kegiatan, Sekretaris Nagari Batu Taba, Hendra, S.IP., menegaskan bahwa rendahnya capaian skor eHDW bukan semata-mata persoalan aplikasi, melainkan berkaitan dengan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data.

"Kami berharap melalui pertemuan ini pemahaman KPM dan admin nagari semakin kuat sehingga data yang dimiliki nagari benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Ketika datanya baik, maka perencanaan pembangunan juga akan semakin tepat sasaran," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar angka yang diinput ke dalam sistem. Di balik setiap data terdapat kondisi nyata keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah nagari.

Pendampingan kemudian diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kualitas data sangat menentukan kualitas intervensi penanganan stunting di tingkat nagari.

Baca Juga : Peningkatan Kapasitas Kader KPM Nagari Biaro Gadang: Mengurai Kendala eHDW melalui Pendampingan Praktis di Lapangan

Memahami Pentingnya Data eHDW bagi Tata Kelola Nagari

Kegiatan dipandu oleh Pendamping Desa Kecamatan Ampek Angkek, Surya Putra, yang menjelaskan fungsi aplikasi eHDW sebagai instrumen pemantauan kondisi sasaran percepatan penurunan stunting.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi eHDW memuat berbagai kelompok sasaran penting, mulai dari keluarga berisiko stunting, anak usia 0–59 bulan, remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil dan ibu nifas.

"Data ini bukan hanya untuk memenuhi laporan. Yang lebih penting, data harus terus diperbarui setiap bulan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah nagari dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta," jelas Surya Putra.

Penjelasan tersebut membuka pemahaman peserta bahwa tugas KPM bukan hanya melakukan pendataan, melainkan memastikan setiap perubahan kondisi sasaran segera tercatat dalam sistem.

Suasana fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia saat peserta mengikuti simulasi penggunaan aplikasi eHDW untuk memperkuat pemantauan dan validasi data sasaran percepatan penurunan stunting.

Melalui proses tersebut, data eHDW akan menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan program kesehatan, musyawarah nagari, hingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Baca Juga : Fasilitasi KPM Nagari Lambah: Menyelesaikan Kendala e-HDW Satu per Satu hingga Semua Kader Paham

Belajar dari Praktik Langsung, Bukan Sekadar Mendengarkan Materi

Berbeda dengan pelatihan yang hanya berisi penyampaian materi, fasilitasi kali ini lebih banyak diisi dengan praktik langsung.

Akun admin nagari dan akun KPM dibuka melalui layar proyektor sehingga seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan penginputan data secara bersama-sama.

Satu per satu menu dijelaskan, mulai dari proses pemantauan sasaran, penginputan data, hingga mekanisme verifikasi yang harus dilakukan admin nagari.

Suasana diskusi berlangsung hidup. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi langsung mencoba dan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai pengalaman yang mereka hadapi di lapangan.

Pendekatan seperti ini membuat setiap persoalan dapat dibahas berdasarkan kasus nyata sehingga peserta lebih mudah memahami solusi yang diberikan.

Baca Juga : Anak Stunting dan Program MBG : Strategi Ganda Negara Menyelamatkan Generasi Desa

Dari Ibu Hamil Menjadi Ibu Nifas, Persoalan Kecil yang Berdampak Besar

Salah satu pembelajaran menarik muncul ketika seorang KPM menyampaikan kebingungannya mengenai perubahan status sasaran.

Dalam praktiknya, seorang ibu telah melahirkan sehingga seharusnya masuk kategori ibu nifas. Namun pada aplikasi eHDW, nama tersebut masih tercatat sebagai ibu hamil.

Persoalan sederhana ini ternyata juga dialami peserta lainnya.

Tidak hanya itu, ditemukan pula data sasaran yang sebenarnya telah pindah domisili ataupun meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai sasaran aktif karena belum dilakukan pembaruan data.

Kasus-kasus tersebut kemudian dibahas satu per satu melalui simulasi langsung hingga seluruh peserta memahami mekanisme pengkinian data yang benar.

TPP Kecamatan Ampek Angkek memandu praktik langsung penggunaan aplikasi eHDW bersama KPM dan admin nagari sebagai upaya meningkatkan kualitas data konvergensi percepatan penurunan stunting

Pendekatan belajar berbasis kasus nyata seperti inilah yang menjadi nilai penting dalam proses pendampingan. Permasalahan tidak diselesaikan melalui teori semata, melainkan melalui praktik yang langsung dapat diterapkan setelah peserta kembali ke nagari masing-masing.

Baca Juga : Desa sebagai Garda Depan Pembangunan Manusia: Dari Posyandu hingga Masa Depan Generasi Desa

Pendamping Hadir Sebagai Fasilitator Proses Belajar

Dalam kegiatan ini, pendamping tidak mengambil peran sebagai pihak yang paling mengetahui segala hal. Sebaliknya, pendamping hadir untuk memfasilitasi proses belajar bersama.

Berbagai persoalan yang muncul dijadikan ruang diskusi sehingga peserta saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi secara kolektif.

Model pendampingan seperti ini membangun rasa percaya diri KPM maupun admin nagari dalam mengelola data secara mandiri.

Ke depan, mereka tidak hanya memahami langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memahami alasan mengapa setiap perubahan data harus segera diperbarui.

Inilah esensi pendampingan masyarakat, yaitu memperkuat kapasitas lokal agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada pendamping.

Baca Juga : Peran Posyandu dalam Pencegahan Stunting di Desa

Praktik Baik yang Dapat Ditiru Nagari Lain

Fasilitasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data tidak selalu membutuhkan kegiatan besar atau biaya yang tinggi.

Beberapa praktik baik yang dapat direplikasi oleh nagari lain antara lain menyelenggarakan pembelajaran berbasis praktik langsung, mempertemukan admin nagari dan KPM dalam satu forum, membahas kendala berdasarkan kasus nyata di lapangan, serta melakukan evaluasi bersama terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan.

Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan materi secara satu arah karena setiap peserta memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, koordinasi antara admin nagari dan KPM menjadi semakin kuat sehingga proses validasi data dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Baca Juga : Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Nagari Pasia, Investasi SDM untuk Layanan Kesehatan Berkualitas

Data Berkualitas Menjadi Pondasi Perencanaan Nagari

Di akhir kegiatan, peserta kembali diingatkan bahwa seluruh hasil pemantauan yang telah dilakukan KPM perlu divalidasi oleh admin nagari setiap triwulan.

Validasi tersebut penting agar data tersimpan secara lengkap di dalam sistem dan sewaktu-waktu dapat diunduh sebagai dasar penyusunan berbagai dokumen perencanaan maupun pengambilan keputusan di tingkat nagari.

Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin besar pula peluang peningkatan nilai Scorecard Village eHDW yang menjadi salah satu indikator pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa.

Lebih dari sekadar mengejar nilai, kegiatan ini mengajarkan bahwa data yang terus diperbarui merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Setiap perubahan kondisi keluarga, setiap bayi yang lahir, setiap ibu yang memasuki masa nifas, hingga setiap warga yang berpindah domisili harus tercermin dalam data yang dimiliki nagari.

Pendampingan di Nagari Batu Taba hari itu menjadi bukti bahwa perubahan besar sering kali berawal dari ruang belajar yang sederhana. Ketika KPM, admin nagari, pemerintah nagari, dan pendamping duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan nyata, maka yang terbangun bukan hanya kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga budaya tata kelola data yang lebih baik.

Pada akhirnya, data yang akurat bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jembatan menuju pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, serta komitmen bersama untuk menghadirkan nagari yang semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Itulah makna sesungguhnya dari Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia sebagai media belajar dari praktik pendampingan.

 

Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah: Menyusun RKTL untuk Perencanaan yang Lebih Terarah

bySurya Putra, S.T, M.MJuli 09, 2026

Belajar dari Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah dalam Menyusun RKP Nagari

Nagari Lambah - TPP Agam : Perencanaan pembangunan nagari yang baik tidak lahir hanya dari daftar usulan kegiatan. Di balik dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang berkualitas, terdapat proses diskusi, penyamaan persepsi, pembagian tanggung jawab, hingga komitmen bersama untuk memastikan setiap rencana benar-benar dapat diwujudkan.

Semangat itulah yang tampak dalam Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah yang dilaksanakan pada 8 Juli 2026 di Aula Nagari Lambah. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun RKP Nagari, Tim Verifikasi RKP, serta TPP Kecamatan Ampek Angkek sebagai pendamping proses. Pertemuan tidak hanya membahas penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), tetapi juga memperkuat koordinasi antaranggota tim agar proses penyusunan RKP berjalan lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh canda tawa. Namun di balik suasana yang santai tersebut, setiap peserta menunjukkan keseriusan dalam membahas kondisi riil nagari hari ini sebagai dasar merancang pembangunan tahun berikutnya.

Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah Dimulai dengan Menyatukan Persepsi

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Nagari Lambah sekaligus Ketua Tim Penyusun RKP Nagari, Ferri Dharma, yang menegaskan bahwa penyusunan RKP bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi arah pembangunan nagari selama satu tahun ke depan.

"RKP Nagari menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. Karena itu, setiap kegiatan harus disusun dengan baik agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Feri Dharma saat membuka kegiatan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas sebuah perencanaan sangat ditentukan oleh proses penyusunannya. Ketika seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama sejak awal, maka peluang menghasilkan dokumen yang berkualitas akan semakin besar.

Pada sesi awal, peserta mengevaluasi perkembangan penyusunan kegiatan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih perlu diselesaikan. Setiap anggota diberikan kesempatan menyampaikan perkembangan maupun kendala yang dihadapi sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama-sama.

Baca Juga : Nagari Balai Gurah Jadi yang Pertama Bergerak, Langkah Awal Serius Menyusun RKP Nagari 2027

Menyusun RKTL agar Setiap Tahapan Perencanaan Lebih Terarah

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Dokumen ini menjadi panduan kerja yang menjelaskan tahapan penyelesaian dokumen, jadwal pelaksanaan, serta siapa yang bertanggung jawab pada setiap pekerjaan.

Dalam sesi pendampingan, Surya Putra dari TPP Ampek Angkek menekankan bahwa RKTL merupakan alat sederhana namun sangat penting untuk menjaga ritme penyusunan RKP Nagari.

"RKTL membantu tim bekerja lebih terarah. Setiap pekerjaan memiliki jadwal, ada penanggung jawab yang jelas, dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat dipastikan lengkap sebelum dilakukan verifikasi," jelasnya.

Pendampingan tidak diarahkan untuk mengambil alih pekerjaan tim nagari, melainkan membantu tim menyusun langkah kerja yang realistis. Dengan cara tersebut, proses belajar tetap berada di tangan pemerintah nagari sehingga kapasitas kelembagaan semakin kuat dari waktu ke waktu.

Praktik sederhana seperti menyusun jadwal bersama, menetapkan target penyelesaian, hingga mengecek kelengkapan dokumen ternyata mampu mengurangi potensi keterlambatan pada tahapan berikutnya.

Baca Juga : Menyusun RKP Nagari yang Tepat Sasaran: Praktik Baik Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Nagari Batu Taba

Menetapkan Penanggung Jawab Proposal Teknis dan Nonteknis

Pembahasan kemudian berkembang pada penunjukan penanggung jawab penyusunan proposal kegiatan, baik untuk dokumen teknis maupun nonteknis.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap usulan kegiatan memiliki dokumen pendukung yang memadai. Selama ini, salah satu tantangan yang sering muncul dalam proses perencanaan adalah belum lengkapnya dokumen sehingga membutuhkan perbaikan berulang ketika memasuki tahapan verifikasi.

Melalui pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang bertugas melengkapi proposal teknis, ada pula yang menyiapkan dokumen administrasi, data pendukung, maupun persyaratan lainnya.

Suasana Pendampingan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Lambah untuk Menguatkan Perencanaan Pembangunan Nagari

Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa penyusunan RKP merupakan kerja kolektif. Tidak ada satu orang yang mengerjakan seluruh proses, tetapi setiap anggota berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Baca Juga : APBDes: Kunci Membangun Desa yang Transparan dan Tepat Sasaran

Menyesuaikan Program dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat

Dalam arahannya, Wali Nagari Lambah, Fikri Farid, S.Kom, mengingatkan seluruh tim agar tetap berpijak pada kondisi riil nagari.

Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan sehingga kegiatan yang dipilih benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

"Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memastikan kegiatan yang diprioritaskan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata," tegasnya.

Pesan tersebut memperkuat prinsip bahwa perencanaan bukan sekadar menyusun daftar keinginan, tetapi menentukan pilihan terbaik berdasarkan kebutuhan, kemampuan keuangan nagari, serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat.

Diskusi kemudian berkembang membahas berbagai kondisi terkini di Nagari Lambah. Peserta saling bertukar informasi mengenai perkembangan pembangunan, tantangan pelayanan masyarakat, hingga peluang pemberdayaan yang dapat diperkuat pada tahun mendatang.

Dari proses tersebut, gambaran kondisi nagari menjadi lebih utuh sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga berdasarkan pengalaman lapangan dan masukan dari berbagai pihak.

Baca Juga : RKP Desa: Menentukan Arah Pembangunan Nagari dari Musyawarah Warga

Mengoptimalkan Peran Lembaga Nagari dalam Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu pembelajaran menarik dari pertemuan ini adalah munculnya kesadaran bersama untuk mengoptimalkan keterlibatan berbagai lembaga yang ada di nagari dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Peserta menyadari bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah nagari. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat, kader, hingga organisasi lokal akan memperkuat efektivitas program sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Pendekatan kolaboratif ini menjadi praktik baik yang layak diterapkan oleh nagari lain. Semakin banyak unsur masyarakat yang dilibatkan sejak tahap perencanaan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pendampingan dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai ruang belajar bersama. Pendamping membantu mengajukan pertanyaan, mengarahkan diskusi, serta memastikan setiap keputusan tetap mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga : Indeks Desa 2026 dan Masa Depan Pembangunan Desa

Refleksi Pendampingan: Perencanaan Berkualitas Dimulai dari Proses yang Berkualitas

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk melaksanakan pertemuan lanjutan setelah seluruh proposal kegiatan selesai disusun. Tahap berikutnya akan difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum memasuki proses verifikasi.

Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKP bukan pekerjaan yang selesai dalam satu kali rapat. Ia membutuhkan tahapan yang berkesinambungan, komunikasi yang terbuka, serta komitmen seluruh tim untuk menyelesaikan setiap pekerjaan secara bertahap.

Pendampingan yang dilakukan di Nagari Lambah memberikan pembelajaran bahwa kualitas dokumen perencanaan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses di belakangnya. Ketika tim mampu menyusun RKTL, membagi tugas secara jelas, mengutamakan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan berbagai unsur nagari dalam proses perencanaan, maka RKP yang dihasilkan akan menjadi dokumen yang lebih realistis dan mudah diimplementasikan.

Pada akhirnya, perencanaan yang baik bukan hanya menghasilkan dokumen yang lengkap, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Inilah nilai penting yang terus didorong melalui proses pendampingan, agar setiap nagari mampu belajar dari praktiknya sendiri dan terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

 

Kunjungan Kementrian Desa ke Bumnag Lubas Mandiri Nagari Lubuk Basung

 

Kunjungan Kementrian Desa ke Bumnag Lubas Mandiri Nagari Lubuk Basung

Juli 07, 2026

Lubuk Basung, 7 Juli 2026 – BUMNag Lubas Mandiri Nagari Lubuk Basung menerima kunjungan dari tim Kementerian Desa dalam rangka pembinaan, monitoring, dan pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola BUMNag sekaligus mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan tersebut didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, Pendamping Desa, Wali Nagari Lubuk Basung, pengurus BUMNag Lubas Mandiri, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Andalas (Unand). Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung kemajuan ekonomi nagari melalui penguatan peran BUMNag.

Rangkaian kegiatan diawali dengan diskusi bertempat di kantor wali nagari, dilanjutkan dengan pemaparan profil BUMNag Lubas Mandiri, perkembangan unit usaha, serta capaian dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha. Tim Kementerian Desa memberikan berbagai masukan dan arahan mengenai penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola usaha yang profesional dan pengembangan ekonomi lokal

Tim Kementrian Desa juga melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal bantuan alat pengolahan sampah yang diajukan oleh Bumnag Lubas Mandiri

Selanjutnya, rombongan melakukan peninjauan langsung ke unit usaha pengolahan pupuk kompos dan  penggemukan sapi BUMNag Lubas Mandiri dan berdialog dengan pengurus. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengalaman, menggali potensi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah nagari, pendamping desa, akademisi, dan masyarakat.

Melalui kunjungan yang dilaksanakan pada 7 Juli 2026 ini, diharapkan BUMNag Lubas Mandiri semakin berkembang sebagai lembaga ekonomi nagari yang profesional, inovatif, dan berdaya saing. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

 

RKP Desa: Menentukan Arah Pembangunan Nagari dari Musyawarah Warga

bySurya Putra, S.T, M.M-Juni 09, 2026

0

Penyusunan RKP Desa dan DU RKP

Celoteh Nagari - Bulan Juni selalu menjadi bulan yang sibuk bagi pemerintah desa dan nagari. Di berbagai pelosok Indonesia, terutama di Sumatera Barat, pemerintah desa mulai memasuki tahapan penting dalam siklus pembangunan tahunan, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Desa.

Di tengah kesibukan tersebut, musyawarah demi musyawarah digelar. Mulai dari tingkat jorong atau dusun hingga Musyawarah Desa. Warga berkumpul menyampaikan kebutuhan, mengusulkan program, sekaligus berharap agar berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat menjadi prioritas pembangunan pada tahun berikutnya.

Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa hanya sebagai dokumen administratif yang disusun setiap tahun untuk memenuhi kewajiban pemerintah desa. Padahal sesungguhnya, RKP Desa adalah dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan, penggunaan anggaran, hingga masa depan desa selama satu tahun ke depan.

Karena itu, memahami RKP Desa menjadi penting, bukan hanya bagi pemerintah desa dan BPD, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Sebab pembangunan desa yang baik selalu dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik lahir dari musyawarah yang melibatkan warga.

──────────── 🌿 ────────────

Apa Itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa?

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Jika RPJM Desa menjadi arah pembangunan jangka menengah desa, maka RKP Desa menjadi rencana kerja tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan kepala desa berubah menjadi delapan tahun. Konsekuensinya, RPJM Desa disusun untuk periode delapan tahun sesuai masa jabatan kepala desa.

Sementara itu, RKP Desa tetap disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Artinya, seluruh kegiatan yang akan dibiayai melalui APB Desa wajib terlebih dahulu tercantum dalam RKP Desa.

Baca Juga : 7 Kesalahan Pengelolaan BUMDes yang Sering Terjadi

──────────── 🌿 ────────────

Mengapa RKP Desa Sangat Penting?

Besarnya Dana Desa tidak otomatis menjamin pembangunan desa berjalan baik. Yang lebih menentukan adalah bagaimana desa merencanakan penggunaan anggaran tersebut.

Di sinilah pentingnya RKP Desa.

Melalui RKP Desa, pemerintah desa dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Selain itu, RKP Desa juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan regulasi.

RKP Desa memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

• Menentukan arah pembangunan desa selama satu tahun.
• Menjadi dasar penyusunan APB Desa.
• Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan desa.
• Menjamin keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
• Menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah desa.
• Menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Karena itu, kualitas RKP Desa sangat menentukan kualitas pembangunan desa itu sendiri.

Baca Juga : Indeks Desa 2026 dan Masa Depan Pembangunan Desa

──────────── 🌿 ────────────

Regulasi yang Mengatur RKP Desa

Penyusunan RKP Desa tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah regulasi yang menjadi pedoman.

Di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa.
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
• Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
• Peraturan Menteri Desa mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun.
• Peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota yang mengatur pembangunan desa.

Regulasi tersebut menjadi landasan agar pembangunan desa berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga : Pembangunan Desa: Antara Program Pemerintah dan Kekuatan Masyarakat

──────────── 🌿 ────────────

Tahapan Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam regulasi.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tahapan pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Tim ini dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

Jumlah anggota tim harus ganjil dengan ketentuan:

• Minimal 7 orang.
• Maksimal 11 orang.

Keanggotaan tim biasanya berasal dari unsur:

• Perangkat desa.
• Kader pemberdayaan masyarakat.
• Lembaga kemasyarakatan desa.
• Tokoh masyarakat.
• Unsur perempuan.
• Unsur masyarakat lainnya yang dianggap mampu mendukung proses perencanaan.

Tim inilah yang akan memfasilitasi seluruh proses penyusunan RKP Desa hingga menghasilkan rancangan dokumen yang siap dibahas dalam Musrenbang Desa.

Pencermatan Pagu Indikatif dan Program Masuk Desa

Selanjutnya tim melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif desa serta berbagai program pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun pihak ketiga.

Tahapan ini penting agar pembangunan desa dapat terintegrasi dengan pembangunan daerah dan nasional.

Pencermatan RPJM Desa

Karena RKP Desa merupakan penjabaran tahunan RPJM Desa, maka seluruh kegiatan yang akan direncanakan harus mengacu pada dokumen RPJM Desa yang berlaku selama delapan tahun.

Dengan demikian pembangunan desa tetap memiliki kesinambungan dan arah yang jelas.

Musyawarah Desa

Musyawarah Desa menjadi forum paling penting dalam penyusunan RKP Desa.

Forum ini diselenggarakan oleh BPD dengan melibatkan:

• Pemerintah desa.
• Tokoh masyarakat.
• Tokoh adat.
• Tokoh agama.
• Kelompok perempuan.
• Kelompok pemuda.
• Kelompok tani.
• Kelompok nelayan.
• Penyandang disabilitas.
• Unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum inilah berbagai usulan pembangunan dibahas dan diprioritaskan.

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Tim Penyusun menyusun rancangan RKP Desa yang memuat:

• Prioritas kegiatan.
• Sasaran kegiatan.
• Lokasi kegiatan.
• Perkiraan biaya.
• Sumber pendanaan.

Musrenbang Desa

Rancangan RKP Desa kemudian dibahas kembali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Forum ini menjadi ruang penyepakatan akhir sebelum dokumen ditetapkan.

Penetapan RKP Desa

Setelah memperoleh kesepakatan bersama, kepala desa menetapkan RKP Desa melalui Peraturan Desa.

Dokumen inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan APB Desa tahun berikutnya.

Baca Juga : Kepala Desa: Pemimpin Lokal yang Menentukan Masa Depan Desa

──────────── 🌿 ────────────

Semua Usulan Tidak Otomatis Masuk RKP Desa

Dalam setiap Musyawarah Desa biasanya muncul banyak usulan pembangunan.

Namun perlu dipahami bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam RKP Desa.

Setelah dihimpun, seluruh usulan akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintahan.

Usulan yang Menjadi Kewenangan Desa

Usulan yang menjadi kewenangan desa akan dimasukkan ke dalam RKP Desa dan dapat dibiayai melalui APB Desa.

Misalnya:

• Jalan lingkungan.
• Drainase lingkungan.
• Kegiatan Posyandu.
• Ketahanan pangan desa.
• Pembinaan PKK.
• Pelatihan kelompok tani.
• Penguatan BUM Desa.
• Kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai prioritas pembangunan desa.

Usulan di Luar Kewenangan Desa Menjadi DU RKP Desa

Sementara itu, usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat tidak dapat dimasukkan ke dalam RKP Desa.

Usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Desa.

Contohnya:

• Jalan kabupaten.
• Jalan provinsi.
• Jembatan skala besar.
• Irigasi kewenangan kabupaten.
• Pembangunan rumah sakit.
• Rehabilitasi sekolah negeri.
• Program sektoral pemerintah daerah.

DU RKP Desa menjadi instrumen penting agar aspirasi masyarakat tetap dapat diperjuangkan meskipun bukan menjadi kewenangan desa.

DU RKP Desa Dibawa ke Musrenbang Kecamatan

Usulan yang tercantum dalam DU RKP Desa akan dibawa ke forum Musrenbang Kecamatan.

Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas secara berjenjang melalui:

• Musrenbang Kecamatan.
• Forum Perangkat Daerah.
• Musrenbang Kabupaten/Kota.
• Musrenbang Provinsi.
• Perencanaan pembangunan nasional.

Melalui mekanisme inilah aspirasi masyarakat desa dapat masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Baca Juga : Cara Mendirikan BUMDes Sesuai Regulasi Terbaru Lengkap

──────────── 🌿 ────────────

Lima Bidang Dalam RKP Desa

Seluruh kegiatan dalam RKP Desa harus dikelompokkan ke dalam lima bidang pembangunan desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang ini mencakup kegiatan yang mendukung pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang ini berfokus pada pembinaan sosial, budaya, keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan ketertiban masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang ini bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat.

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Bidang ini digunakan untuk penanganan bencana, keadaan darurat, dan kondisi mendesak yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah desa.

──────────── 🌿 ────────────

Tim Verifikasi RKP Desa Menjaga Kualitas Perencanaan

Selain Tim Penyusun RKP Desa, terdapat pula Tim Verifikasi RKP Desa yang berfungsi memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan.

Tim Verifikasi disepakati dalam Musyawarah Desa sebagai bagian dari proses yang transparan dan partisipatif.

Jumlah anggota tim harus ganjil, yaitu:

• 3 orang, atau
• 5 orang, atau
• 7 orang.

Tim verifikasi dapat berasal dari unsur:

Tenaga Pendamping Profesional

Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa yang memahami regulasi dan mekanisme pembangunan desa.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

Terutama OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan usulan kegiatan dominan yang diajukan masyarakat.

Tokoh Masyarakat yang Memahami Regulasi Pemerintahan Nagari atau Desa

Tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap regulasi pembangunan desa dapat membantu memastikan usulan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tim verifikasi bertugas menilai:

• Kesesuaian dengan RPJM Desa.
• Kesesuaian dengan kewenangan desa.
• Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
• Kelayakan teknis.
• Kelayakan anggaran.
• Potensi manfaat bagi masyarakat.

Melalui proses verifikasi, desa dapat menghindari program yang tidak sesuai regulasi atau sulit dilaksanakan.

Baca Juga : Regulasi Pengelolaan BUMDes: Panduan Lengkap PP 11 Tahun 2021

──────────── 🌿 ────────────

Sejauh Mana Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan RKP Desa?

RKP Desa pada dasarnya adalah dokumen milik masyarakat.

Karena itu masyarakat memiliki hak untuk:

• Mengusulkan program.
• Menyampaikan aspirasi.
• Menghadiri musyawarah.
• Memberikan masukan.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas perencanaan yang dihasilkan.

Sebaliknya, pembangunan yang hanya ditentukan oleh segelintir orang sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan warga secara menyeluruh.

Baca Juga : Badan Permusyawaratan Desa: Penjaga Demokrasi dan Aspirasi Warga

──────────── 🌿 ────────────

Dampak RKP Desa Bagi Masyarakat

RKP Desa yang disusun dengan baik akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di antaranya:

• Infrastruktur yang lebih tepat sasaran.
• Pelayanan publik yang lebih baik.
• Peningkatan ekonomi masyarakat.
• Penguatan ketahanan pangan.
• Pengurangan kemiskinan.
• Peningkatan kapasitas masyarakat.
• Pembangunan yang lebih berkelanjutan.

RKP Desa yang baik juga mampu mengurangi konflik sosial karena program pembangunan disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

──────────── 🌿 ────────────

RKP Desa Adalah Masa Depan Nagari yang Sedang Ditulis Hari Ini

Pada akhirnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa bukan sekadar dokumen tahunan yang harus diselesaikan setiap bulan Juni. RKP Desa adalah peta jalan pembangunan desa yang menentukan wajah nagari pada tahun-tahun mendatang.

Melalui RKP Desa, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang ikut menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di kampung halamannya sendiri.

Karena itu, setiap Musyawarah Desa sejatinya bukan sekadar forum formalitas. Ia adalah ruang demokrasi warga untuk memperjuangkan kebutuhan, menyampaikan gagasan, dan merancang masa depan desa secara bersama-sama.

Mari hadir, berpartisipasi, dan mengawal penyusunan RKP Desa. Sebab desa yang maju tidak lahir dari besarnya anggaran semata, melainkan dari perencanaan yang baik, partisipasi masyarakat yang kuat, serta komitmen bersama untuk membangun nagari dari bawah. Itulah hakikat pembangunan desa yang sesungguhnya: dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan masyarakat.